Antisipasi Silent Disaster, Pusbang Mitigasi Paparkan Indeks Kerawanan Kekeringan
Bogor – Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (Pusbang Mitigasi) memaparkan Model Pengembangan Penilaian Tingkat Kerawanan Kekeringan dalam kegiatan Ekspose Pusbang Mitigasi yang diselenggarakan di Kantor Pusbang Mitigasi, Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder terkait baik dari Kementerian Kehutanan maupun dari luar kementerian sebagai bagian dari penguatan strategi mitigasi bencana hidrometeorologi kehutanan.
Dalam paparannya, tim penyusun menekankan bahwa kekeringan merupakan bencana yang sering luput dari perhatian karena terjadi secara perlahan (silent disaster), namun berdampak signifikan terhadap ketersediaan air, kualitas hidup masyarakat, degradasi ekosistem, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan iklim dan tekanan terhadap tutupan lahan.
Model yang dikembangkan bertujuan menyediakan pedoman teknis penilaian tingkat kerawanan kekeringan hidrologis di Indonesia, khususnya pada lahan mineral. Model ini dapat diterapkan pada unit analisis Daerah Aliran Sungai (DAS), Sub DAS, maupun wilayah administratif, sehingga dapat menjadi dasar penentuan prioritas intervensi secara lebih terukur.
Penilaian kerawanan kekeringan dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu iklim (37%), hidrogeologi (31%), dan penutupan lahan (32%). Pada kriteria iklim, indikator yang digunakan meliputi curah hujan tahunan dan jumlah bulan kering (kurang dari 60 mm per bulan) dengan data bersumber antara lain dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kriteria hidrogeologi mencakup kondisi geologi, tekstur tanah, debit minimum spesifik sungai, kedalaman air tanah, serta indeks penggunaan air. Sementara itu, kriteria penutupan lahan mempertimbangkan jenis vegetasi dan badan perairan, serta tingkat evaporasi. Ketiga kriteria tersebut diintegrasikan dalam perhitungan Indeks Kerawanan Hidrologis (IKH) yang menghasilkan klasifikasi lima tingkat kerawanan, yaitu tidak rawan, agak rawan, sedang, rawan, dan sangat rawan.
Setiap kelas kerawanan dilengkapi dengan rekomendasi intervensi. Pada wilayah tidak rawan, upaya difokuskan pada pelestarian hutan dan monitoring sumber air. Pada tingkat sedang hingga rawan, direkomendasikan rehabilitasi lahan kritis, pembangunan embung atau waduk kecil, pengaturan pola irigasi, serta penerapan teknologi konservasi air. Sementara untuk kategori sangat rawan, diperlukan langkah darurat seperti penyediaan air bersih, restorasi besar-besaran di DAS kritis, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan.
Ekspose Pusbang Mitigasi diselenggarakan pada Kamis (11/12/2025). Melalui agenda ini, Pusbang Mitigasi menegaskan komitmennya untuk memperkuat mitigasi kekeringan berbasis sains, data spasial, dan kolaborasi multipihak, guna mendukung pengelolaan sumber daya air dan hutan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim serta berkelanjutan di tingkat tapak.
Tim Media dan PPID Pusbang Mitigasi
