
Perkuat Integrasi Data Kebencanaan, Pusbang Mitigasi Koordinasi dengan Pusdatin BNPB
Jakarta – Dalam rangka memperkuat sistem informasi kebencanaan berbasis data yang terintegrasi, Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (Pusbang Mitigasi) Kementerian Kehutanan melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB di Jakarta, Selasa (11/2).
“Kedatangan kami untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi kebencanaan dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB. Selain itu, dari hasil identifikasi kebutuhan data bencana untuk mendukung pengembangan Sistem Informasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, kami berniat untuk membangun sinergi dan skema kerja sama pertukaran data antara Pusbang Mitigasi dan BNPB,” ujar Kepala Subbagian Tata Usaha Pusbang Mitigasi, Hendra Priatna, S.T., saat membuka pertemuan.
Rombongan Pusbang Mitigasi diterima oleh Pusdatin BNPB yang diwakili oleh Bapak Teguh Harjito, S.Si., Statistisi Ahli Madya. Pertemuan diawali dengan paparan dari Agus Purwanto, S.T., Pranata Komputer Ahli Pertama, yang mempresentasikan Sistem Informasi Mitigasi Bencana.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa Sistem Informasi Mitigasi Bencana yang dikembangkan Pusbang Mitigasi berbasis spasial (GIS) dan memetakan data berdasarkan wilayah administrasi maupun daerah aliran sungai (DAS). Sistem ini memuat data historis kejadian bencana, data kerawanan, serta data aksi mitigasi dan adaptasi yang telah dilakukan. Untuk penyempurnaannya, diperlukan dukungan data historis bencana dan peta bahaya dalam format spasial (shapefile), meliputi banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem/abrasi, kekeringan, dan tanah longsor.
Diskusi berlangsung konstruktif dan menghasilkan kesepahaman bahwa Pusdatin BNPB pada prinsipnya mendukung kebutuhan data Pusbang Mitigasi. Jika disetujui, dukungan tersebut akan berada di bawah payung skema Perjanjian Kerja Sama (PKS). Bapak Teguh Harjito juga menyampaikan harapan agar kerja sama yang dibangun tidak hanya berupa transfer data satu arah dari BNPB kepada Pusbang Mitigasi, tetapi juga mencakup mekanisme pertukaran data sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat yang optimal.
Melalui koordinasi ini, diharapkan integrasi data kebencanaan antara Kementerian Kehutanan dan BNPB semakin kuat, guna mendukung perumusan kebijakan dan pelaksanaan mitigasi serta adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan yang lebih terukur, terpadu, dan berbasis data.





Penulis:
Tim Media dan PPID Pusbang Mitigasi