Pelajari Penghitungan Jejak Karbon, Komisi IV DPRD Provinsi Banten Kunjungi Pusbang Mitigasi
Kegiatan penanaman pohon sebagai aksi kompensasi jejak karbon (carbon footprint) yang digagas Kementerian Kehutanan kiranya mendapat perhatian khusus dari pihak legislatif. Hal ini terbukti melalui kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Banten ke Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (Pusbang Mitigasi) (11/07/2025).
“Saya ucapkan banyak terima kasih kami dari DPRD Provinsi Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk belajar terkait pengendalian iklim, khususnya tentang aksi penanaman pohon terhadap jejak karbon. Carbon footprint ini merupakan program strategis dalam pengendalian iklim., selain proklim. Dalam hal ini kami ingin mendapatkan penjelasan dalam rangka penanaman pohon dengan kaitannya dengan kompensasi jejak karbon, agar program kami di provinsi dapat berjalan maksimal,” ujar Ishaq Sidik, perwakilan fraksi PAN yang memimpin kunjungan kerja.
Menerima sambutan Ishaq, Kepala Pusbang Mitigasi, Wening Sri Wulandari, menerangkan memperkenalkan tugas dan fungsi unit kerja Pusbang Mitigasi, serta inovasi Coll-Tapak : Kolaborasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan di Tapak.
“Kolaborasi Coll-Tapak ini memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan, melaksanakan integrasi data informasi kebencanaan, membangun sinergi program mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan, dan menjalin kerja sama antar pihak,” terangnya.
Menyambung Wening, Analis Kebijakan Ahli Madya Pusbang Mitigasi, Indartik, turut menyampaikan penjelasan terkait penghitungan jejak karbon. “Penghitungan Jejak Karbon merupakan bagian dari mitigasi bencana hidrometeorologi kehutanan, yaitu untuk mengetahui seberapa besar emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dan strategi pengurangan emisi yang perlu dilakukan. Hal ini karena GRK adalah gas di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca dan peningkatan suhu Bumi, yang dapat menyebabkan cuaca makin tidak menentu, hujan ekstrim, banjir bandang dan kekeringan parah,” terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa, jejak karbonadalah total emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh suatu populasi, sistem, atau aktivitas. “Penghitungan jejak karbon dibagi dalam tiga kategori, yaitu jejak karbon organisasi, produk dan kegiatan,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Kementerian Kehutanan menghitung jejak karbon organisasi tahun 2024, yang dilakukan pada tahun 2025, dengan tujuan mengidentifikasi sumber emisi GRK, mengukur dan menghitung emisi dari aktivitas organisasi, menghitung intensitas emisi di setiap unit kerja.
Terkait hal tersebut, Indartik menyebutkan terdapat tiga jenis GRK yang dihitung dalam jejak karbon yaitu CO2, CH4 dan N2O yang akan disetarakan dalam satuan CO2e (CO2 equivalent). Pemilihan tiga jenis ini karena tiga gas tersebut adalah yang paling umum dihasilkan dari aktivitas manusia. Selain itu, ketiga gas tersebut menyumbang lebih dari 90% total emisi GRK global dalam banyak sektor.
Sebagaimana diketahui, aksi mitigasi emisi GRK dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yaitu, efisiensi energi dan transisi ke energi terbarukan, optimalisasi transportasi dan logistik, pengurangan limbah dan penerapan circular economy, penghijauan dan konservasi lingkungan, dan penerapan kebijakan keberlanjutan dalam operasional.
Terakhir, Indartik juga menerangkan penghitungan jumlah pohon dan luas lahan yang harus ditanam sebagai kompensasi jejak karbon organisasi, dengan asumsi estimasi satu pohon rata-rata mampu menyerap ± 22 kg CO₂/tahun dan jarak tanam 5 x 5 m untuk 1 ha lahan.
Kegiatan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Banten ini dihadiri oleh 15 orang perwakilan DPRD, dan diterima oleh Kepala Pusbang Mitigasi beserta jajarannya, serta pejabat fungsional terkait. (*)
—
Penulis: Mamay Maisaroh, S.Hut, M.Si., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
Editor: Dr. Wening Sri Wulandari, S.Hut., M.Si., Kepala Pusbang Mitigasi
