Stakeholder Sambut Baik Rekomendasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan
Rekomendasi kegiatan pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan dari Pusbang Mitigasi mendapat sambutan baik dari para stakeholder. Hal ini terlihat saat Ekspose Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, beberapa waktu lalu di Bogor (11/12).
“Terima kasih atas hasil rekomendasi ini, sehingga dapat menjadi masukan untuk direktorat kami untuk penyempurnaan kebijakan lebih lanjut. Kami menunggu agar rekomendasi ini dapat segera disampaikan secara resmi kepada kami untuk dapat kami tindak lanjuti,” demikian ungkap Masudah, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Madya dari Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Rehabilitasi Hutan, Ditjen PDSRH.
Senada dengan Masudah, PEH Ahli Muda Direktorat Kebakaran Hutan, Ditjen Gakkum, Eva Famurianty, juga menyebutka pentingnya rekomendasi ini untuk mendukung sistem peringatan dini. ”Semua bencana ini saling terkait, mulai dari kekeringan, menjadi kebakaran, kemudian erosi, kemudian banjir. Pada akhirnya semua rekomendasi ini berujung ke satu hal yang sama yaitu peringatan dini,” ujarnya.
Di penghujung tahun ini, Pusbang Mitigasi menyampaikan beberapa rekomendasi terkait perencanaan dan formulasi pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan, yaitu : 1) Formulasi Pengembangan Mitigasi Bencana Banjir; 2) Formulasi Pengembangan Mitigasi Bencana Kekeringan; 3) Formulasi Pengembangan Pengendalian Karhutla di Lahan Gambut; 4) Formulasi Pengembangan Carbon Foot Print; dan 5) Quick analysis bencana hidrometeorologi kehutanan.
Sementara terkait fasilitasi penerapan pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan, dihasilkan beberapa rekomendasi, yaitu : 1) Fasilitasi Penerapan Model Pengembangan Pengendalian Kebakaran di Hutan Lahan Mineral; 2) Fasilitasi Penerapan Model Pengendalian Erosi; 3) Fasilitasi Penerapan Pembangunan Model Pelindung Tanaman Mangrove; 4) Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK); dan 5) Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Mitigasi Dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan.
Dalam kesempatan ini beberapa perwakilan lintas eselon teknis juga memberikan masukan, salh satunya Tohirin, PEH Ahli Muda, Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Ditjen PDASRH, yang mengingatkan pentingnya ruang lingkup pengujian formulasi agar diperluas sehingga dapat mewakili semua kondisi bencana. “Pengujian ini sangat penting, mungkin cukup satu kali jika lokasinya memiliki historis berbagai macam kondisi bencana. Namun jika ternyata hasil ground check di lapangan terlalu jauh maka perlu dilakukan pengujian ke lokasi lain dengan historis bencana yang berbeda,” sarannya.
Selain itu, unsur sosial ekonomi juga diharapkan agar dapat dipertimbangkan dalam perumusan formulasi, sebagaimana yang disampaikan Aneka Prawesti Suka, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Pusbang Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan. “Perlu juga dicantumkan bagaimana rekomendasinya untuk merubah pola-pola masyarakat, tidak hanya rekomendasi teknis, seta menentukan indikator-indikator yang paling utama atau penting,” ujarnya.
Mewakili Kepala Pusbang Mitigasi, Anny Meilani, Kepala Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, sangat optimis bahwa rekomendasi ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan para eselon teknis, dalam penyusunan kebijakan yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi bencana, khususnya yang terkait langsung dengan kehutanan. “Karena kami adalah pusat pengembangan mitigasi maka yang kami usung tentunya lebih banyak di upaya mitigasinya, sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko serta mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah rawan. Selain berfokus pada pengurangan dampak, mitigasi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya bencana melalui langkah-langkah pencegahan.,” pungkasnya.(*)
