Pusbang Mitigasi Dukung Sinergitas Kegiatan di Tingkat Tapak
Sebagai upaya menggali peran sektor kehutanan dalam mengatasi permasalahan isu-isu strategis regional di pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kementerian Kehutanan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Arah Pembangunan Kehutanan 2025-2029 Regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara (03/05/2025) di Jakarta.
“Sebagai wilayah yang paling padat penduduknya, di pulau Jawa, Bali dan Nusra, isu kelestarian harus berimbang dengan isu pembangunan, serta bagaimana membangun ketahanan pangan dengan tetap menjalankan prinsip konservasi,” tutur Bambang Hendroyono, Penasehat Utama Menteri Kehutanan saat membuka FGD.
Dalam FGD ini, beberapa isu strategis regional yang muncul antara lain yaitu alih fungsi lahan, peningkatan kemiskinan, kerentanan bencana hidrometerorologi, produktivitas kawasan hutan yang terbatas pada hutan primer, pengelolaan SDA, serta monitoring program perhutanan sosial termasuk pemanfaatan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang belum optimal.
Terkait isu-isu tersebut, Bambang menekankan perlunya pengawalan dalam entitas tapak hutan yang berhubungan dengan penetapan kawasan hutan, termasuk penyediaan lahan sebesar 20,6 juta Ha untuk ketahanan pangan. “Ada entitas tapak yang harus dikawal, tidak boleh lepas dari koridor penetapan kawasan hutan. Tapak akan menjadi objek kerja dalam sinergi. Menjaga hutan lestari, pembangunan tidak boleh berhenti dan rakyat harus sejahtera, itulah tiga kata kunci arahan utama dari Menteri Kehutanan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sinergis dan kolaboratif yang didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang kuat antar pihak. “Sinergitas akan terjadi ketika paham betul tentang konsep pembangunan yang sudah jelas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional UU tahun 2004, sehingga lahirlah RPJP. Dalam perencanaan kehutanan, Provinsi juga harus membuat Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), sebagai tindak lanjut dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) yang disusun Kemenhut,” jelas Bambang.
Sementara itu, pengelolaan KHDPK diharapkan dapat berkesinambungan dengan rehabilitasi melalui pola agroforestri, pemanfaatan jasa lingkungan, dan perhutanan sosial, termasuk pemantapan akses legal pengelolaan kawasan hutan dalam pemberian izin KHDPK.
“Pengeloaan fungsi kawasan hutan yang tersedia untuk mencegah deforestrasi, agar dilakukan terintegrasi dengan pemerintah pusat provinsi dan kabupaten, dimana hal ini dapat didukung dengan penguatan regulasi di Provinsi dan Kabupaten,” lanjutnya.
Senada dengan Bambang, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Dida Mighfar Ridha, menuturkan pentingnya upaya penguatan entitas tapak yang mengalirkan manfaat, untuk mendukung sasaran ekologis, ekonomi, dan sosial. “Saat ini sektor kehutanan diharapkan dapata menurunkan angka deforestrasi, namun tetap dapat meningkatkan PDRB. Maka kita harus memasuki era jasa lingkungan dan agroforestri,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorolog Kehutanan, Wening Sri Wulandari, turut menanggapi isu kerentanan bencana hidrometeorologi. “Kami memiiki tugas untuk memformulasi pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana, dan penerapan untuk implementasi di tingkat tapak, maka diperlukan sinergi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pusat terutama terkait penerapan di lapangan. Salah satu contoh isu kekeringan ekstrem di Nusra dan keterbatasan kondisi masyarakat. Ini cukup strategis untuk sinergi mendukung program yang akan dikembangkan, dan identifikasi lokasi untuk penerapan model untuk mendukung kegitan ekowisata, rehabilitasi dan sebagainya,” jelasnya.
Dipandu oleh Direktur Penggunaan Kawasan Hutan dan Kepala Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan, FGD ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala KPH, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenhut. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan Tahun 2025 yang dilaksanakan sejak kemarin (02/05/2025). (*)
Kontributor berita :
Tim Media Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan
Penanggung jawab berita :
Kepala Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan
