{"id":3784,"date":"2026-02-20T04:15:13","date_gmt":"2026-02-20T04:15:13","guid":{"rendered":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/?p=3784"},"modified":"2026-02-24T04:15:32","modified_gmt":"2026-02-24T04:15:32","slug":"pusbang-mitigasi-bahas-penyusunan-standar-pelayanan-publik-di-khdtk-melalui-forum-konsultasi-publik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/?p=3784","title":{"rendered":"Pusbang Mitigasi Bahas Penyusunan Standar Pelayanan Publik di KHDTK melalui Forum Konsultasi Publik"},"content":{"rendered":"\n

Bogor<\/strong> \u2013 Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (Pusbang Mitigasi) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik pada pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) pada Jum’at (20\/2\/2026). Dilaksanakan secara hybrid<\/em>, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen unit kerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Kepala Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, Anny Meilani, dalam pengantarnya menegaskan pentingnya standar pelayanan sebagai instrumen penguatan tata kelola.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenyusunan standar pelayanan ini menjadi bagian penting dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Kita ingin memastikan layanan yang kita selenggarakan lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel,\u201d ujar Anny.<\/p>\n\n\n\n

Ia menambahkan bahwa pengelolaan layanan tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga langsung dirasakan oleh publik dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui forum ini diharapkan muncul masukan konstruktif agar standar pelayanan yang disusun benar-benar aplikatif dan realistis.<\/p>\n\n\n\n

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Hendra Priatna, menyampaikan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan kewajiban institusional sekaligus bentuk komitmen peningkatan kualitas tata kelola.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenyusunan standar pelayanan ini masih dalam tahap awal pengembangan. Karena itu, kami sangat mengharapkan masukan agar konsep yang disusun benar-benar relevan dan sesuai standar yang berlaku,\u201d jelas Hendra.<\/p>\n\n\n\n

Ia menambahkan bahwa fokus pelayanan publik yang dibahas berada pada lingkup KHDTK yang dikelola Pusbang Mitigasi, khususnya layanan yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat seperti pemanfaatan kawasan untuk penelitian, edukasi, religi, dan budaya.<\/p>\n\n\n\n

Materi dipaparkan oleh Pranata Humas Ahli Muda, Mamay Maisaroh, yang menjelaskan latar belakang penyusunan standar pelayanan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cStandar pelayanan di KHDTK nantinya akan menjadi pedoman dalam menilai kualitas dan kinerja layanan, baik dari aspek penyampaian pelayanan maupun pengelolaan pelayanan,\u201d terang Mamay.<\/p>\n\n\n\n

Ia menjelaskan bahwa Pusbang Mitigasi saat ini mengelola enam KHDTK berdasarkan mandat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 403 Tahun 2025, yakni KHDTK Yanlapa (Jawa Barat), KHDTK Cemoro\u2013Modang (Jawa Tengah), KHDTK Kemampo (Sumatera Selatan), KHDTK Nusa Penida (Bali), KHDTK Rarung (Nusa Tenggara Barat), dan KHDTK Tumbang Nusa (Kalimantan Tengah).<\/p>\n\n\n\n

Dalam paparannya, Mamay juga menguraikan sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengelola di lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana publik seperti ruang pengunjung dan fasilitas dasar, serta adanya aset di dalam KHDTK yang masih dikelola oleh satuan kerja lain atau mitra kerja sama.<\/p>\n\n\n\n

Tantangan dan Tindak Lanjut<\/h3>\n\n\n\n

Beberapa langkah tindak lanjut yang direncanakan antara lain peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga pengelola KHDTK, penguatan koordinasi dengan satuan kerja dan mitra terkait pengelolaan aset, serta peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti ruang pengunjung, toilet, mushola, dan area parkir.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, Pusbang Mitigasi juga akan melengkapi persyaratan pelayanan publik seperti maklumat pelayanan, alur pelayanan, buku tamu, serta kanal kritik dan pengaduan masyarakat. Peningkatan kualitas produk layanan juga menjadi perhatian, termasuk pembersihan lahan, penandaan batas kawasan, serta pemasangan papan informasi dan imbauan.<\/p>\n\n\n\n

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pusbang Mitigasi berharap standar pelayanan yang ditetapkan nantinya mampu menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di KHDTK, sekaligus mendukung pengelolaan kawasan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Kontributor:
Faisal Fadjri – Pranata Komputer <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bogor \u2013 Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (Pusbang Mitigasi) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik pada pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) pada Jum’at (20\/2\/2026). Dilaksanakan secara hybrid, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen unit kerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3790,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"give_campaign_id":0,"footnotes":""},"categories":[43,40,1],"tags":[],"class_list":["post-3784","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-khdtk","category-berita-pusbang","category-post"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3784"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3784\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3796,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3784\/revisions\/3796"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3790"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}