Aksi koordinatif dan kolaboratif menjadi titik tolak pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, saat membuka Konsultasi Publik Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, di Semarang (28\/11\/2025).<\/p>\n\n\n\n
“Konsultasi publik ini merupakan tahapan krusial dan penting dari upaya kita bersama untuk memitigasi bencana. Tidak hanya dalam konteks formulasi dan fasilitasi pengembangan kebencanaan, namun juga dalam penguatan kolaborasi,” terangnya.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan dengan menggandeng banyak pihak, tidak lagi pentahelix, tetapi multihelix yang berperan dalam kebencanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.<\/p>\n\n\n\n
“Ini menjadi sebuah strategi untuk memanfaatkan modalitas yang ada, yang dirajut menjadi rekomendasi, kebijakan, model pengembangan, dan pedoman,” jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Terkait fenomena bencana hidrometeorologi yang terjadi saat ini, ia berharap pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan, harus memberikan kontribusi yang nyata. “Dalam hal ini perlu mengenal permasalahan di lapangan, tantangan, dukungan data, informasi, praktek terbaik, dan sinergi antar pemangku kepentingan,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Terakhir, beliau menyampaikan apresiasi kepada Pusat Pengembangan Mitigasiu dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (Pusbang Mitigasi), atas kinerja tahun pertamanya, yang telah mengambil aksi dan menghasilkan rekomendasi dalam pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan.<\/p>\n\n\n\n
Mengawali acara, Kepala Pusbang Mitigasi, Wening Sri Wulandari, menyebutkan, konsultasi publik ini menjadi bagian dari proses finalisasi formulasi dan fasilitasi penerapan pengembangan, untuk memastikan bahwa rancangan pengembangan yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan.<\/p>\n\n\n\n
“Pusbang Mitigasi telah menghasilkan rekomendasi pengembangan mitigasi bencana kekeringan, banjir, pengendalian karhutla di lahan gambut dan fasilitasi penerapan model pengendalian erosi dan model pelindung tanaman mangrove. Tentu nantinya diharapkan dapat dikembangkan ditingkat tapak sesuai dengan karakteristiknya,” tuturnya.<\/p>\n\n\n\n
Dipandu Analis Kebijakan Ahli Utama, Djati Witjaksono Hadi, paparan yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Formulasi Model Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, dan paparan Fasilitasi Penerapan <\/p>\n\n\n\n
Pengembangan Model Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, oleh Kepala Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan.<\/p>\n\n\n\n
Turut hadir sebagai pembahas, yaitu SekretarisForum DAS Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kepala BPDAS Kahayan, Kepala Bidang PPHLHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPDAS Pemali Jratun, Kepala Bidang KPPPK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.<\/p>\n\n\n\n
Dilaksanakan secara hybrid, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Eselon I lingkup Kemenhut, BPBD Jateng, Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Diponegoro, UPT Kementerian Kehutanan di Semarang, serta seluruh pegawai Pusbang Mitigasi.(*)<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Aksi koordinatif dan kolaboratif menjadi titik tolak pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, saat membuka Konsultasi Publik Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, di Semarang (28\/11\/2025). “Konsultasi publik ini merupakan tahapan krusial dan penting dari upaya kita bersama untuk memitigasi bencana. Tidak hanya dalam konteks formulasi dan fasilitasi pengembangan kebencanaan, namun juga…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2891,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"give_campaign_id":0,"footnotes":""},"categories":[40,1],"tags":[],"class_list":["post-2890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-pusbang","category-post"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2890"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2892,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2890\/revisions\/2892"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2891"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pusbangmitigasi.kehutanan.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}